Sleman – Sebagaimana diketahui bahwa dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka setiap pegawai diharuskan menyusun SKP, yang merupakan kontrak kerja antara pegawai dengan pejabat penilai/atasan langsung. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS.
JAKARTA – Meskipun pengumuman kelulusan tenaga honorer kategori dua belum berakhir, namun reaksi dari peserta, terutama yang tidak lulus mulai mengalir. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah banyaknya peserta yang lulus merupakan tenaga honorer yang masuk pasca tahun 2005.
Sleman – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman pada Tahun 2014 menyelenggarakan diklat Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen. Latar belakang diselenggarakan diklat ini adalah untuk memberikan pembekalan bagi para Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
SLEMAN – Sejak awal Januari 2014 BKD Kabupaten Sleman memberlakukan sistem counter pelayanan kepegawaian, dimana setiap tamu/pengunjung yang datang ke BKD akan disambut/dilayani oleh petugas piket counter di lobi depan (lantai 1), untuk pertanyaan ataupun pelayanan yang tidak bisa dipenuhi oleh petugas counter akan diteruskan dengan memanggil/mendatangkan pengelola bidang ke counter kepegawaian, sehingga sedapat mungkin tamu dapat terlayani di counter pelayanan kepegawaian tanpa harus mendatangi meja kerja masing-masing pengelola.
Copyright Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman © 2018