BKPP Sleman Mengikuti Crash Program Penyelesaian Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2018

Crash Program 20180905Sleman – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman bersama BKPP Kabupaten/Kota se-DIY mengadakan kegiatan crash program penyelesaian kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2018. Kegiatan ini dikoordinir oleh BKD DIY, dengan menggandeng BKN Kanreg 1 Yogyakarta selaku mitra kerja utama. Acara ini diselenggarakan pada tanggal  3-4 September 2018 yang berlangsung di Rumah Boedi Private Residence Dusun Tingal Wetan, Wanurejo, Borobudur di Magelang.

Pada kesempatan tersebut secara simbolis diserahkan nota pertimbangan teknis KP Oktober 2018 dari Kepala BKN Regional 1 Yogyakarta kepada Kepala BKD DIY dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se DIY. Dalam sambutannya Kepala BKD DIY  Agus Supriyanta, SH, M.Hum. mengharapkan agar penyelesaian kenaikan pangkat ini disinkronkan dengan asasnya, yaitu tepat waktu, tepat orang dan apabila memungkinkan tepat gaji. Agus Supriyanta juga meminta agar BKN bisa menjadi jembatan bagi daerah-daerah yang mengalami kendala kaitannya dengan permasalahan kenaikan pangkat. Beliau mencontohkan permasalahan overlapping aturan lelang jabatan pimpinan tinggi, disatu sisi seorang pejabat eselon IIIb bisa mengikuti lelang jabatan untuk menduduki eselon IIb, sementara aturan lain tidak memperbolehkan lompat eselon.

Kepala BKN Kanreg 1 Yogyakarta Dra. Anjaswari Dewi, MM. menyinggung mengenai permasalahan-permasalahan kenaikan pangkat JFT  sesuai dengan Permenpan RB Nomor 5/2015 yang mensyaratkan seorang perawat jenjang ahli harus lulus S1 Keperawatan dan profesi Ners, sementara kalau yang masih berijasah D.IV masih diberi ruang untuk naik ke IV/a dengan syarat sudah mengikuti dan lulus Program Penyetaraan PPL. Padahal di daerah masih banyak perawat ahli yang belum memiliki sertifikat profesi Ners ataupun yang masih D.IV belum mengikuti dan lulus program penyetaraan PPL.

Kaitan dengan kenaikan pangkat golongan IV/c keatas, dimana usulannya sampai ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara, Kakanreg I BKN juga menyoroti tentang persyaratan klarifikasi PAK untuk JFT yang PAK nya ditetapkan oleh Pusbin JFT di Kementerian masing-masing. Kalau untuk JFT Guru, klarifikasi PAK sudah dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan PAK nya, sedangkan JFT Kesehatan penerbitan klarifikasi PAK nya tidak bersamaan dengan penerbitan PAK nya. Untuk itu Kanreg I BKN juga berharap agar klarifikasi PAK untuk JFT Kesehatan bisa diterbitkan bersamaan dengan penerbitan PAK nya. Demikian antara lain pengarahan Kepala BKN Kanreg I Dra. Anjaswari Dewi.(/Azk)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*