CRASH PROGRAM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2016

Sleman- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman bersama BKD Kabupaten/ Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan kegiatan crass program penyelesaian kenaikan pangkat periode 1 April 2016. Kegiatan ini dikoordinir oleh BKD DIY, dengan menggandeng BKN Kanreg 1 Yogyakarta selaku mitra kerja utama. Acara ini diselenggarakan pada tanggal  10-11 Maret 2016 yang berlangsung di Hotel Grand Wahid Salatiga.

Pada kesempatan tersebut secara simbolis diserahkan nota pertimbangan teknis KP April 2016 dari Kepala BKN Regional 1 Yogyakarta kepada Kepala BKD DIY dan Kepala BKD Kabupaten/Kota se DIY. Dalam sambutannya Kepala BKD DIY menyampaikan jumlah usulan kenaikan pangkat yang masuk, golongan III/d kebawah sejumlah 3028, golongan IV/a-IV/b 212 orang, dan golongan IV/c 30 orang jumlah seluruhnya 3.270 orang. Kepala BKD DIY Supriyanta, SH, M.Hum. juga menyatakan kaitannya dengan penyerahan personil bahwa pada prinsipnya BKD DIY siap menyelesaikan secepatnya. Namun di semua kabupaten/kota masih terkendala aturan tentang kewenangan penyerahan personil, apakah Kepala Daerah yang baru terpilih / atau petahana yang akan maju lagi dalam pilkada sudah bisa menandatangani berita acara penyerahan atau tidak. Oleh karena itu BKN perlu merumuskan aturan pelaksanaannya.

Kepala BKN Kanreg 1 Yogyakarta Dr. Purwanto, MSi. menyinggung mengenai Penyerahan pengelolaan personil dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (P3D). Penyerahan personil tersebut meliputi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Pengelola Lab/ bengkel, Pranata Lab Pendidikan, Pengelola Perpus, Pustakawan, Pejabat Pengawas dan Pelaksana. Untuk personil yang akan pensiun bulan Oktober – Januari 2017 tidak dialihkan. Untuk lebih memudahkan administrasi, penggajian diserahkan ke Provinsi setelah 1 Januari 2017.

BKN akan menerima data fix personil yang dialihkan statusnya dari data yang dikirimkan BKD DIY, apabila masih terdapat perbedaan data antara BKD DIY dengan BKD Kabupaten/ Kota perlu disinkronkan terlebih dahulu. Perubahan status kepegawaian dari Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Pemerintah DIY juga ada implikasinya pada data PNS di SAPK, yakni dengan merubah menu pindah wilayah kerja (PWK) dengan melampirkan data pendukung berupa SK CPNS, SK PNS, SK Jabatan terakhir, dan SK Kenaikan Pangkat terakhir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*