Forum Komunikasi Kepegawaian Kabupaten/Kota se-DIY

SLEMAN – Pada hari Kamis, 30 Januari 2014, BKD Sleman mengadakan acara Forum Komunikasi Kepegawaian Kabupaten/Kota se-DIY, bertempat di RM Umbul Permai, Jalan Umbul Permai, Ngaglik, Sleman. Acara ini dihadiri oleh para Kepala BKD Kabupaten/Kota se-DIY, Kepala BKD Provinsi DIY, Kabid Mutasi Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta, serta para pejabat struktural Eselon III dan IV BKD Kabupaten/kota se-DIY.

Acara yang dimulai sejak pukul 12.00 WIB diawali dengan ramah tamah, dimana para peserta yang hadir langsung dipersilahkan untuk menikmati hidangan ataupun menunaikan shalat Dzuhur. Suasana berjalan cukup santai diiringi alunan live musik organ tunggal.

Selanjutnya memasuki acara utama disampaikan pembukaan oleh Ketua Forum Kepegawaian, yaitu Kepala BKD Kabupaten Sleman, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BKD Provinsi dan Kabid Mutasi Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta.

Dalam sambutannya Kepala BKD Provinsi DIY menyampaikan bahwa pengumuman kelulusan Tenaga Honorer Kategori II direncanakan pada tanggal 5 Februari 2014. Lebih lanjut disampaikan bahwa pengumuman kelulusan tersebut langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengambilan keputusan mengenai yang lulus atau tidak juga ditentukan oleh Pusat (termasuk jumlah peserta yang lulus, tidak memakai prinsip/sistem kuota).

Sementara itu, Kabid Mutasi Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta menyampaikan bahwa aturan Batas Usia Pensiun bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) masih digodok (dalam proses penyelesaian), kemungkinan bagi JFT Terampil sampai dengan usia 58 tahun, sedangkan JFT Ahli sampai usia 60 tahun. Selanjutnya, di tahun 2014 Kanreg I BKN Yogyakarta akan memproses Kenaikan Pangkat secara paperless sehingga BKD Kabupaten/Kota dapat mengambil listing Kenaikan pangkat pegawai dalam bentuk CD (Compact Disc), hal ini sebagai upaya agar SK dapat diterima tepat pada waktunya dan untuk mengurangi berkas yang terlalu banyak. Dalam sambutannya disampaikan juga bahwa SKP harus segera disusun oleh semua SKPD (ditandatangani bulan Januari), SKP ini merupakan kontrak kerja antara pegawai dengan pejabat penilai/atasan langsung. Disampaikan pula bahwa pengadaan CPNS dengan sistem CAT belum merupakan kewajiban, namun untuk tingkat Provinsi dan Kota disarankan menggunakan CAT. Untuk itu BKN akan membuat UPT CAT setingkat eselon III.a khususnya di daerah yang tidak ada Kantor Regional-nya (Luar Pulau Jawa). Terakhir disampaikan bahwa pada tahun 2013 BKN sudah melakukan seleksi terbuka bagi pejabat eselon II dilingkungan BKN. Seleksi terbuka belum bersifat wajib, daerah masih boleh menggunakan mekanisme Baperjakat untuk menyeleksi pejabat struktural yang akan menduduki jabatan tertentu.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa bersama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*