Menilik Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) atau sekarang dalam UU ASN disebut sebagai jabatan fungsional saja merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Banyak kalangan PNS terutama yang duduk sebagai JFU dan tidak bersinggungan dengan jabatan fungsional tertentu yang masih belum memahami apa dan bagaimana JFT itu. Untuk lebih memahami ada baiknya diketahui terlebih dahulu jenis-jenis jabatan PNS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa jabatan karier PNS terdiri dari :

a. Jabatan Struktural

b. Jabatan Fungsional

    – Jabatan Fungsional Umum

    – Jabatan Fungsional Tertentu

 

 

Jabatan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terdiri atas :

a. Jabatan Administrasi

    – Administrator

    – Pengawas

    – Pelaksana

b. Jabatan Fungsional

    – Jabatan Fungsional Keahlian

    – Jabatan Fungsional Keterampilan

c. Jabatan Pimpinan Tinggi

    – Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

    – Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

    – Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

 

 

Mengingat istilah-istilah jabatan dalam ASN belum begitu familiar maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah lama yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional umum (JFU) dan jabatan fungsional tertentu (JFT). JFT sendiri dapat dipilah menjadi jabatan fungsional bidang kesehatan, jabatan fungsional bidang pendidikan dan jabatan fungsional teknis. Payung hukum JFT di Kabupaten Sleman telah dibuat sejak tahun 2002 yang terus diupdate menyesuaikan perkembangan JFT. 

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi untuk mengubah kultur birokrasi menjadi lebih baik, pemerintah pusat lebih mendorong berkembangnya jabatan fungsional tertentu. Hal tersebut tercermin dengan terus bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu serta pemberian formasi CPNS yang lebih mengutamakan pengisian jabatan fungsional tertentu. Hingga saat ini keseluruhan jabatan fungsional tertentu yang ada sejumlah 133 jabatan, baik yang berkedudukan di lingkup pemerintah pusat maupun daerah.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan jabatan fungsional tertentu maka salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman adalah memberi payung hukum pada jabatan fungsional tertentu yang akan dikembangkan. Sampai dengan saat ini sebanyak 47 jabatan fungsional baik bidang pendidikan, kesehatan maupun teknis telah diwadahi dalam peraturan bupati, dengan perkembangan sebagai berikut ;

 

 

NO PERATURAN JFT JUMLAH JFT JUMLAH

JFT BIDANG

PENDIDIKAN

JFT BIDANG

KESEHATAN

JFT BIDANG

TEKNIS

1 Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/A/2002 tentang Jabatan Fungsional 3 3 6 12
2 Keputusan Bupati Sleman Nomor 47/Kep.KDH/A/2003 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/A/2002 tentang Jabatan Fungsional 4 4 11 19
3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 10/Per.Bup/2005 tentang Jabatan Fungsional 4 14 12 30
4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional 4 14 16 34
5 Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 4 15 17 36
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 4 15 20 39
7 Peraturan  Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 4 15 25 44
8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 4 16 27 47

 

Adapun JFT-JFT yang telah terwadahi dalam peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

JFT bidang pendidikan, yaitu guru, pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik.

JFT bidang kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, tenaga perawatan, perawat gigi, bidan, sanitarian, apoteker, asisten apoteker, penyuluh kesehatan masyarakat, pranata laboratorium kesehatan, nutrisionis, teknisi elektromedis, perekam medis, radiografer, epidemiolog kesehatan dan fisioterapis.

JFT bidang teknis, yaitu arsiparis, pustakawan, perencana, auditor, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, pengawas mutu hasil pertanian, medik veteriner, paramedik veteriner, penyuluh perindustrian, mediator hubungan industrial, instruktur, pengawas ketenagakerjaan, pengantar kerja, pekerja sosial, penyuluh KB, penyuluh perikanan, penguji kendaraan bermotor, pranata komputer, pengawas pemerintahan, perancang peraturan perundang-undangan, pranata hubungan masyarakat, petugas pengendali organism pengganggu tanaman, pamong budaya, analis kepegawaian, pengelola pengadaan barang/jasa dan polisi pamong praja.

Jabatan fungsional tertentu bidang pendidikan dan kesehatan merupakan JFT yang sudah settled, artinya dari sisi pengembangan kariernya sudah tertata dengan baik. Yang perlu menjadi perhatian adalah jabatan fungsional tentu teknis. Penetapan jabatan fungsional tertentu baru dari pemerintah pusat dapat dikatakan cukup pesat. Jabatan-jabatan fungsional tertentu baru ditetapkan dengan maksud agar PNS lebih kreatif, bekerja sesuai keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan jabatan fungsional tertentu teknis baru tidak diimbangi dengan jumlah pejabat yang mendudukinya. Secara umum pejabat fungsional tertentu dapat diangkat melalui 3 (tiga) mekanisme, yaitu pengangkatan pertama melalui CPNS, inpassing dan perpindahan jabatan. Pengangkatan pertama melalui CPNS sangat tergantung formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. CPNS calon JFT dapat diangkat menjadi JFT setelah lulus diklat paling kurang dalam kurun waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun tergantung peraturan masing-masing JFT. Pengisian melalui mekanisme inpassing dan perpindahan jabatan sangat ditentukan oleh kondisi SDM yang ada. Inpassing merupakan penyesuaian jabatan dari JFU ataupun struktural menjadi JFT dalam kurun waktu tertentu dengan persyaratan-persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Sedangkan perpindahan jabatan merupakan perpindahan dari JFU atau struktural menjadi JFT dengan persyaratan tertentu dan tidak ditentukan batas waktunya.

Berdasarkan data formasi tahun 2015 versi BKN, komposisi pegawai di Pemkab Sleman masih didominasi oleh struktural dan JFU. Dengan mengesampingkan jabatan fungsional guru dan kesehatan, jumlah pegawai bidang teknis mencapai total 4.067 orang. Dari jumlah tersebut, JFU mendominasi dengan jumlah 2.851 orang atau sebanyak 69,2% disusul oleh struktural sebanyak 820 orang atau sebanyak 20,2% dan yang paling sedikit adalah fungsional dengan jumlah 432 atau hanya sekitar 10,6%. Menilik trend kebijakan pemerintah pusat yang cenderung mengembangkan jabatan fungsional tertentu serta mengurangi jumlah JFU, maka sebanyak 2.815 PNS dapat dikelola dan diarahkan untuk menjadi pejabat fungsional tertentu teknis. Namun sampai dengan saat ini, mencari PNS yang berminat dan bersedia untuk berpindah ke dalam JFT masih sangat sulit.

 

Sebagai gambaran, pada saat inpassing jabatan fungsional tertentu pengelola pengadaan barang dan jasa tahun 2014. Penjaringan minat dilakukan untuk mencari PNS yang berminat dan bersedia diangkat menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Kuesioner diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan. Hasil dari kuesioner yang masuk sebagai berikut :

No Kelompok Jabatan

Kuisioner

Masuk

Berminat Tidak Berminat
1 Struktural 59 7 52
2 Fungsional Tertentu 7 4 3
3 Fungsional Umum 50 12 38
  Jumlah 116 23 93

Dari 116 kuesioner yang masuk tercatat hanya 23 orang atau sekitar 19,8% yang berminat (namun belum tentu bersedia) dan 93 orang atau sekitar 80,2% yang tidak berminat. Lalu mengapa banyak PNS yang tidak berminat?

Banyak hal yang menjadi alasan mengapa struktural dan JFU enggan untuk beralih menjadi fungsional, antara lain memang sama sekali tidak tertarik, sudah menduduki jabatan struktural, menganggap pekerjaan fungsional sebagai pekerjaan yang monoton, merasa tidak mampu, tunjangan finansial yang belum pasti serta faktor usia. Sementara dari sedikit yang berminat mempunyai alasan untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan efektifitas dan kualitas, memaksimalkan kinerja serta sudah sekian lama menggeluti bidang tersebut.  

Melihat minimnya minat PNS untuk menjadi JFT tersebut, apa sebenarnya perbedaan JFU dan JFT? Sama-sama sebagai PNS, terdapat beberapa perbedaan antara JFU dan fungsional. Pertama, dalam hal kenaikan pangkat. JFU dan struktural naik pangkat secara reguler setiap 4 (empat) tahun sekali selama memenuhi persyaratan. Sedangkan kenaikan pangkat JFT ditentukan dari nilai angka kredit yang diperoleh. Dengan ketentuan tersebut bagi JFT yang berkualitas dan rajin dapat naik pangkat setiap 2 (dua) tahun. Dengan sistem angka kredit tersebut JFT dituntut untuk lebih tekun, teliti dan kreatif. Kedua, dalam hal tunjangan. JFU maupun struktural masing-masing mendapat tunjangan umum dan tunjangan struktural. Besaran tunjangan umum berdasarkan golongan dan tunjangan struktural berdasarkan eselon. JFT mendapat tunjangan fungsional. Besaran tunjangan fungsional untuk masing-masing jabatan berbeda sesuai aturan masing-masing JFT. Tunjangan fungsional akan naik apabila JFT naik jenjang dengan kenaikan yang cukup besar. Berdasarkan UU ASN, ke depan sistem penggajian akan menggunakan sistem single salary. Hal ini menyebabkan JFT-JFT baru yang ditetapkan setelah UU ASN tidak diberikan tunjangan fungsional namun tunjangan umum sambil menunggu peraturan pemerintah selanjutnya. Ketiga, berkaitan dengan jenjang karier. Jenjang karier JFT dapat bersifat zig zag artinya JFT dapat diangkat menjadi pejabat struktural dan dapat kembali menjadi JFT.  

Dengan dinamika tersebut, dapat dikataka bahwa untuk mengembangkan satu jabatan fungsional baru memang tidaklah mudah, diperlukan komitmen dari berbagai pihak. Pihak yang terpenting adalah organisasi induk serta pejabat fungsionalnya. Organisasi induk harus mampu menempatkan pejabat fungsional tertentu baru sesuai kedudukan dan tupoksinya. Pembagian ketugasan antara JFU dan JFT harus jelas sehingga fungsional JFT dapat berkembang dan memperoleh angka kredit tanpa harus berebut pekerjaan. Disamping itu dukungan anggaran juga sangat diperlukan. Di sisi lain, pejabat fungsional tertentu juga harus mempunyai semangat serta kreativitas dalam bekerja. Apabila kedua pihak tersebut mempunyai komitmen yang tinggi maka JFT baru akan dapat berkembang.

Namun demikian, pengembangan JFT baru jangan hanya terfokus pada kuantitasnya saja namun yang lebih penting adalah kualitasnya. Sebanyak apapun pejabat fungsional tertentu tetapi tidak kompeten maka perkembangan kedepannya pun akan tersendat. Jadi yang perlu untuk dipikirkan adalah bagaimana mengisi jabatan fungsional tertentu baru dengan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*