Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Reformasi kepegawaian negara telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), berbagai perubahan secara menyeluruh telah diatur untuk menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat. Salah satu perubahan pokok yang diletakkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 adalah memperbaiki sistem penggajian dan sistem jaminan sosial pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai salah satu pilar reformasi kepegawaian negara, perbaikan jaminan sosial pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk di dalamnya PNS akan memainkan peranan yang penting untuk mendukung profesionalisme birokrasi.

 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme pegawai aparatur sipil negara. Salah satunya adalah jaminan sosial yang rumit dan kerap bermasalah, misalnya jaminan hari tua yang dananya sangat kecil dan jaminan kesehatan yang sangat rendah diakui menjadi salah satu sumber penyebab rendahnya profesionalisme PNS.

Meskipun jaminan sosial bukan merupakan satu satunya faktor dalam membentuk profesionalisme PNS, namun sedikit banyak hal ini dapat disebut sebagai faktor pemacu (enabler factor) dalam reformasi aparatur sipil negara secara keseluruhan. Tentu saja faktor-faktor lain seperti gaji, perbaikan proses seleksi CPNS, promosi jabatan yang kompetitif, penerapan manajemen kinerja individu, dan sistem pengembangan pegawai menjadi kunci profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Faktanya, jaminan sosial ASN selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah, bahkan seringkali dianggap semata- mata akan membebani keuangan negara. Padahal UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN menempatkan pegawai ASN (PNS dan PPPK) sebagai aset negara, bukan sebagai beban negara.

Ada sejumlah perubahan dasar yang dianut dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kaitannya dengan sistem jaminan sosial pegawai ASN. Jaminan sosial ASN akan diberikan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu menjamin produktivitas pegawai ASN semasa aktif menjabat dan menjalankan tugas pelayanan, pembangunan, dan pemerintahan; tetapi juga sebagai hak, penghargaan, dan perlindungan jaminan penghasilan pada saat tidak lagi menjadi pegawai ASN atau sudah pensiun.

Pengertian Jaminan Sosial dalam arti luas adalah usaha dalam bidang kesejahteraan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran serta kemiskinan. Sedangkan Jaminan Sosial dalam arti sempit adalah program publik berupa perlindungan bagi tenaga kerja terhadap hilangnya atau berkurangnya penghasilan karena resiko ekonomi, jadi jaminan sosial merupakan income security (Jaminan Pendapatan).

Program  Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

A.     Sistem dan prosedur.

a.    Prosedur penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja :

1.    Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja bagi ASN diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Badan Kepegawaian Daerah, kecuali penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat yang diberi delegasi kewenangan oleh PPK. Sesuai dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 39.1/Kep.KDH/A/2016. Penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman;

2.    PPK memeriksa persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja;

3.    PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;

4.    Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan;

5.    Verifikasi dan validasi sebagaimana pada angka 4 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan penetapan dinyatakan lengkap;

6.    Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana pada angka 4 dan 5 Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim;

7.    Hasil verifikasi dan validasi  yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan;

8.    PPK menetapkan atau tidak menetapkan  sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b.    Prosedur penetapan tewas :

1.     Pimpinan unit kerja di tempat Pegawai ASN yang meninggal dunia mengusulkan penetapan Tewas kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;

2.     PPK memeriksa persyaratan penetapan Tewas;

3.     PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;

4.     Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan  secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan;

5.     Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan;

6.     Verifikasi dan validasi sebagaimana pada angka 5 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan penetapan dinyatakan lengkap;

7.     Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana pada angka 5 dan 6 Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim;

8.     Hasil verifikasi dan validasi  yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan;

9.     PPK menetapkan atau tidak menetapkan  sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

c.    Prosedur pengajuan manfaat Jaminan Kematian :

Persyaratan dan proses pembayaran klim Jaminan Kematian (JKM) adalah ahli waris mengajukan klaim atas jaminan kematian bersamaan dengan klaim jaminan hari tua bagi perserta yang meninggal dunia, sebagaimana ketentuan pesyaratan yang berlaku pada klaim peserta yang wafat.

B.     Persyaratan Penetapan Kecelakaan Kerja, Penetapan Tewas dan Klaim Jaminan Kematian

a.         Syarat Penetapan Kecelakaan Kerja

1.             Kecelakaan Kerja

v  SK CPNS/PNS;

v  Surat Perjanjian Kerja sebagai PPPK;

v  SPT bagi Pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;

v  Surat keterangan dokter;

v  Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian;

v  Laporan kronologis tentang kejadian dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat administrator.

2.             Penetapan Cacat

v  SK CPNS/PNS;

v  Surat Perjanjian Kerja sebagai PPPK;

v  SPT bagi Pegawai ASN yang mengalami cacat;

v  Surat keterangan Tim Penguji  Kesehatan  bagi Pegawai ASN yang mengalami Cacat;

v  Laporan kronologis tentang kejadian dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat administrator.

3.             Penetapan Penyakit Akibat Kerja

v  SK CPNS/PNS;

v  Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan bagi Pegawai ASN yang mengalami penyakit Akibat Kerja;

v  Laporan Kronologis tentang kejadian oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat administrator.

b.         Syarat Penetapan Tewas

1.             Penetapan Tewas

v  SK CPNS/PNS;

v  Surat Perjanjian Kerja sebagai PPPK;

v  Surat Keterangan Kematian atau visum dari Dokter;

v  Laporan kronologis tentang kejadian dibuat oleh pimpinan unit kerja Pegawai ASN yang meninggal dunia;

v  Daftar Susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran anak, surat kejandaan/kedudaan; dan

v  Persyaratan lain yang diperlukan;

v  Surat Perintah Tugas (penugasan tertulis) bagi yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan / atau tugas kedinasan lainya baik dalam maupun di luar lingkungan kerja;

v  Visum yang dikeluarkan oleh dokter dan berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian  bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, dan kecelakaan.

c.         Syarat Klaim Jaminan Kematian

Klaim Jaminan Kematian

v   Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran dari PT.TASPEN;

v   Fotokopi Surat Keterangan Kematian;

v   Fotokopi Surat Nikah;

v   Fotokopi Surat Keputusan KGB / Kenaikan Pangkat yang menunjukkan gaji pokok terakhir;

v   Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;

v   Fotokopi Kartu Peserta Taspen;

v   SK CPNS;

v   Kartu Pegawai (Karpeg);

v   Fotokopi tembusan usulan SK Pensiun Janda Duda;

v   Asli Surat Keterangan sekolah bagi usia 21 tahun ke atas yang masih sekolah.

C.    Penutup

1.    Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 memperjelas posisi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) terkait Pembinaan Pegawai sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor  5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

2.    Bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) berlaku efektif mulai 1 Juli 2015 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3.    Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara relatif merupakan program baru dari pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara. Agar program ini dapat terlaksana dengan baik serta efektif tentunya perlu komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang terkait seperti pengelola kepegawaian Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja, BKD, BKN dan tentunya PT. TASPEN selaku pengelola program.

4.    Perlunya adanya upaya untuk mengevaluasi program secara berkelanjutan sehingga ke depan mekanisme dan prosedur pemanfaatan program menjadi lebih sederhana, efisien dan mudah sehingga manfaat program benar-benar bisa dirasakan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara.

 

  • Penulis             : Effendi Yusdwianta, SE
  • Editor              : Sri Wahyuni, S.IP, M.Ec.Dev

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*