Rakornas Netralitas PNS

Bali (15/3), Kekhawatiran adanya netralitas semu cukup beralasan mengingat ASN terikat dengan aturan main mengikuti perintah atasannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dengan nama  Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan terhadap calon. Melalui kewenangan yang dimilikinya ASN bisa memfasilitasi, memobilisasi massa, dan tentu saja juga mengarahkan dukungan.Tidak jarang oknum ASN dilibatkan sebagai alat secara tersembunyi oleh pejabat tertentu dalam pemenangan atau boleh jadi melibatkan diri sebagai bagian bargaining position pasca-pencoblosan.

Dengan majunya incumbent  terbuka peluang bagi orang-orang dekatnya, ASN  yang masih menjabat, untuk memberikan dukungan. Tentu dengan polesan nuansa yang tersembunyi. Di sisi lain, sistem pemerintahan yang sekarang membuat ASN kadang harus larut dalam desakan kepentingan karir masa depan. Posisi seorang ASN di sebuah pemerintahan, ditentukan oleh hak prerogatif kepala daerah yang pada saat itu memimpin. Itulah sebabnya peluang petahana memenangkan pilkada cukup besar, karena memiliki simpul-simpul di ASN dan berjejaring hingga level terbawah. Maka sangat tepat, bila Bawaslu Pusat pada hari Kamis tanggal 14 s.d 15 di Denpasar Bali, mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah yang dihadiri oleh Bawaslu kabupaten/kota terundang,  Sekretaris Daerah dan Kepala Kepegawaian masing-masing kabupaten dan kota terundang. Dan kebetulan Sleman jadwal rakornas pada angkatan kedua. Harapan rakornas, bahwa PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol (PP 43 tahun 1990 pasal 3)

Dalam penyampaian materi netralitas selaku penyaji materi : Kementrian Dalam Negeri, BKN, KSN, Mabes Polri dan TNI, dan Bawaslu Pusat. Dalam penyampaian materi, nara sumber menyampaiakan materi sesuai dengan wilayah kewenangan yang menjadi otoritasnya. Pada prinsipnya inti rakornas yaitu  seputar netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan ASN tidak boleh terlibat di semua tahapan pemilu. Bahkan didalam PP 53 tahun tahun 2010, sanksi atas netralitas ASN itu hanya dua macam, yakni sanksi sedang dan sanksi berat, tidak ada sanksi ringan, saat ini mekanisme pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas didasarkan pada rekomendasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) kabupaten/kota. Setelah ada rekomendasi tersebut, Komisi ASN akan mengeluarkan rekomendasi mengikat kepada pejabat penilai kepegawaian.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*