Visitasi Pelayanan Publik

Sleman – visitasi 3Keterbukaan Informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan indikator kinerja pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor : 110.1/Kep.KDH/A/2017 tentang indikator Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, BKPP Sleman berusaha melakukan inovasi kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menyesuaikan kondisi.

Pada tanggal 10 Januari  2017  Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman menerima Tim Visitasi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan informasi publik. Tim visitasi yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten, Bappeda, Bagian Organisasi dan BKPP diterima diruang Rapat Kresna Lantai II BKPP Sleman oleh Kepala BKPP Sleman, yang dilanjutkan dengan diskusi dan telaah dokumen yang berhubungan dengan seluruh kegiatan pelayanan publik.

Pada awal pelaksanaan kegiatan, visitasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana implementasi pelaksanaan pelayanan publik  yang dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan menyerahkan dokumen pelayanan publik dengan  menunjukkan bukti-bukti administratif terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyediaan sarana informasi publik, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setelah tim melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang diperlukan, tim kemudian berdiskusi dengan Kepala BKPP yang didampingi oleh sekretaris BKPP dan pengampu pelayanan publik,   sekaligus memberikan saran dan masukan terkait dengan pelayanan publik kedepan, dalam rangka  pelaksanaan reformasi birokrasi sebagi upaya untuk mendukung pelaksanaan Sleman Smart regency.

Pelayanan informasi publik disarankan terstruktur, lebih komunikatif dengan memperhatikan dampak dan resiko serta bagaimana mangantisipasi karakteristik pemohon informasi serta senantiasa untuk melakukan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan informasi publik dilaksanakan, sehingga menjadi barometer untuk dalam memberikan pelayanan.(Dkr)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*